Pantai 3 Warna & Pengelolaan Wisata Alam yang Perlu Ditiru

(Versi yang lebih ramah koran dari tulisan ini dimuat di kolom Citizen Reporter koran Surya di sini dan pada edisi cetak koran tersebut Sabtu 4 November kemarin)

Pantai Tiga Warna adalah objek wisata alam di Malang Selatan yang wajib kawan-kawan kunjungi. Bukan sekadar karena objek ini kekinian dan layak-selfie. Tapi, setidaknya ada empat hal hebat yang sebagian tidak ada di mana pun di Indonesia. Klaim saya ini berdasarkan kunjungan saya ke Pantai Tiga Warna beberapa waktu lalu bersama kawan-kawan saya menerjemah di Transkomunika, dan ditambah dengan informasi yang saya peroleh dari acara “Bincang Alam” di P-WEC (sebuah balai edukasi konservasi di kawasan Dau, Kabupaten Malang) pada 15 Oktober 2017 lalu. Lebih dari sekadar urusan berwisata, mengunjungi Pantai Tiga Warna bisa menjadi pengalaman yang akan mengubah cara pandang kita memandang wisata alam.

Kepedulian. Objek wisata alam ini muncul kembali berkat kepedulian warga setempat yang ingin mengatasi kerusakan alam. Setelah pada awal tahun 2000-an hutan pantai selatan di kawasan ini rusak karena eksploitasi, warga berinisiatif untuk memperbaikinya. Maka, berkat pendampingan beberapa pihak dan kedisiplinan para warga setempat, kondisi alam di wilayah Pantai Tiga Warna mulai bisa dipulihkan.

Komitmen kebersihan. Pengelola objek ini berkomitmen memastikan kebersihannya. Ketika baru memasuki kawasan wisata, para pengunjung harus melewati pos pemeriksaan isi tas dan potensi sampah. Berapa botol air minum kemasan, isu basah, tas plastik, masker hidung, dan sebagainya, yang Anda bawa? Semuanya dicatat. Nanti, ketika meninggalkan lokasi, pengunjung harus kembali membawa barang-barang tersebut keluar. Kalau tidak, silakan pilih: kembali ke pantai dan mengambil sampah itu atau bayar denda Rp.100ribu.

Park Interpreter. Pengunjung harus ditemani pemandu dalam perjalanan dari pintu masuk hingga ke Pantai Tiga Warna. Setiap sepuluh orang harus disertai seorang pemandu. Kelompok saya dulu dipandu oleh Pak Pi’i dan mas Cepi. Pak Pi’i menceritakan riwayat pengembangan objek wisata alam ini dan upaya pemulihan alam yang telah ditempuh. Di kancah internasional, para pemandu ini disebut Park Interpreter, yang tugasnya menceritakan semua elemen, sejarah, dan kekhasan objek wisata. Hasilnya, para pengunjung dapat menghargai taman wisata ini lebih dari sekadar keindahan fisiknya.

Pembatasan. Pengelola membatasi jumlah pengunjung yang bisa berada di Pantai Tiga Warna dalam satu waktu sekaligus. Hanya boleh ada 100 orang dalam satu waktu (2 jam). Selama dua jam itu, pengunjung bisa menyewa pelampung dan alat snorkeling untuk melakukan untuk melihat kecantikan terumbu karang dengan ikan warna-warninya, satu hal yang langka di Jawa Timur.

Banyak lagi yang bisa dituliskan tentang Pantai Tiga Warna, ruang saya di sini sudah habis. Silakan kunjungi dan saksikan bagaimana objek wisata alam ini dikelola dengan disiplin dan rasa cinta. Menurut Agus Wiyono, kepala East Java Ecotourism Forum, penyaji di acara “Bincang Alam” yang saya sampaikan di atas, belum ada yang menyamai pengelolaan Pantai Tiga Warna ini di Indonesia. Jadi, pergilah ke sana, bukan hanya untuk selfie, tapi juga untuk melihat bahwa ada harapan cerah dalam pengelolaan wisata alam di Indonesia bisa ditiru. Dan inilah yang wajib diviralkan.

Advertisements

Honda Win 100: Bangsa yang Besar Menghargai Jasa Motor Kelas Pekerjanya

(Tulisan dibuat dengan sepenuh keluhuran budi dan rasa terima kasih kepada para pekerja keras ini terbit di Mojok.co sini dengan judul “Kalau Kamu Tahu Honda Win 100, Masa Kecilmu Orba Banget.” Dan karena ini sudah lebih dari dua minggu, akhirnya saya boleh mempostingnya di sini.)

Saya geregetan ketika produk Honda yang pertama dibahas di situs web sekelas Mojok adalah Honda Karisma. Menurut pandangan objektif saya, kalau ada motor Honda yang patut dibicarakan pertama-tama di sebuah situs yang menghargai pengalaman individual yang berimplikasi massal, mestinya produk tersebut adalah Honda WIN 100.

WIN 100 adalah motor yang sempat sangat terkenal di Indonesia. Kalau kamu kecil di tahun ‘80-an sampai ‘90-an, pasti kamu pernah melihat motor ini ditunggangi pegawai BRI, Pak Camat, petugas penyuluh lapangan, Pak Pos, sampai rentenir keliling.

Motor ini adalah bukti bahwa ada yang bisa dibanggakan dari industri manufaktur Indonesia. Selama masa produksinya yang panjang, 1984—2005 (21 tahun), semua komponennya diproduksi di Indonesia oleh PT Federal Motor (sekarang PT Astra Honda Motor). Produksi WIN 100 tidak hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan lokal (terutama instansi yang membutuhkan fleet vehicle, kendaraan dinas), tapi juga untuk diekspor ke negara-negara Asia Tenggara, terutama Vietnam.

Hingga hari ini, kamu masih bisa menemukan si WIN 100 bertebaran di sekujur Vietnam, bahkan sampai ada versi mocinnya. Misal kamu sempat baca tulisan turis-turis asing yang road trip keliling Vietnam, kamu akan mendapati WIN 100 menjadi tunggangan andalan mereka. Atau kalau bukan si WIN 100 ya versi mocinnya itu tadi.

Kenapa motor ini begitu populer sebagai kendaraan dinas lapangan di jawatan pemerintah maupun swasta?

Ada beberapa faktor, antara lain harga, desain, kemampuan, dan konsumsi bahan bakar.

Harga WIN 100 relatif murah dibanding motor-motor sport atau semi-sport di zamannya. Bandingkan saja dengan harga Honda GL Max, GL Pro, Suzuki TS, atau Yamaha RX King (motor yang sekarang jadi kutukan buat warga Indonesia).

Dari segi desain, WIN 100 terlihat ramping, menggunakan rangka permata ala motor trail, dan jarak mesinnya cukup jauh dari tanah (hal ini dimungkinkan karena posisi mesinnya tidur, seperti motor bebek). Desain seperti ini membuatnya mampu menjalankan tugas layaknya motor trail.

Selain itu, WIN 100 juga terkenal tangguh menaklukkan tanjakan. Tentunya kemampuan ini tak lepas dari desainnya tadi. Dalam hal kemampuan, Win 100 mirip sarung Atlas: resmi bisa, santai bisa; aspal bisa, off-road bisa. Jangan lupa, ketika Farid Gaban dan Ahmad Yunus melakukan ekspedisi Zamrud Khatulistiwa mengelilingi Indonesia selama setahun, motor yang mereka gunakan adalah WIN 100.

Yang kemudian paling penting adalah motor ini superirit. Saking iritnya mesin 97 cc si WIN 100, saya sampai lupa apa kepanjangan SPBU.

Itulah alasan mengapa saya sekarang menunggangi WIN 100. Ketika bermaksud membeli motor yang bisa dipakai ke gunung dan ke pantai demi menumbuhkan cinta tanah air dan bangsa pada anak saya, saya sempat pengin beli motor trail. Pilihan pertama tentu trail sejuta umat itu: Kawasaki KLX. Tapi, ternyata harganya dua puluhan juta lebih. Ya tentu saya males (baca: nggak punya duit).

Memang ada pilihan lain: Viar Cross X, produksi lokal Semarang yang harga on the road­-nya 16 juta. Buat kocek saya, harga sekian masih terasa mahal. Beruntung saya sempat konsultasi dengan seorang kawan yang mantan off-roader. Ia langsung bilang, “Bos, kalau sampean pengin beli motor yang ‘layak terabas’ tapi murah, cari saja Honda WIN 100.”

Benar saja, di OLX saya mendapati beberapa orang menawarkan WIN 100 dengan harga berkisar 4 sampai 7 juta. Dengan banderol segitu, bayangkan berapa juta uang yang bisa saya hemat (kalau ada sih) untuk dipakai membeli buku buat anak saya?

Maka, hari ini, setelah genap enam bulan memakai WIN 100 keluaran terakhir (2005, tapi dengan STNK 2006), saya membuktikan sendiri kenapa motor ini begitu populer sampai-sampai desainnya tidak pernah berubah sejak diproduksi pertama pada 1984.

WIN 100 adalah motor tangguh favorit kelas pekerja. Motor ini sangat populer di kawasan yang membutuhkan kendaraan dengan kemampuan menanjak. Kata seorang kawan aktivis lingkungan, orang-orang di pedesaan Malang selatan sangat menggemarinya karena cocok untuk bekerja di medan berat.

Di Kecamatan Dau atau Wagir, misalnya, saya sering melihat orang membawa rumput untuk pakan ternak dengan motor ini. Sampai-sampai ketika suatu kali saya membawa motor itu ke air terjun Coban Glotak di Wagir, orang-orang sana berbicara dengan saya seolah-olah saya salah satu warga desa itu.

Ketika Mei lalu saya mengikuti Kemah Sastra III di Kebun Teh Medini, Kendal, saya juga mendapati motor ini dipakai untuk menjual bakso. Kata si bapak penjual bakso, motor ini ia miliki sejak 2006 dan belum pernah memberinya masalah serius. Padahal ia memakai motor ini untuk naik turun jalan berbatu.

Selama 11 tahun, dia hanya perlu turun mesin sekali dan mengganti kampas koplingnya secara teratur. Saya nggak heran sih. Yang jadi pertanyaan saya justru bagaimana mungkin orang jualan bakso tanpa bermodal mangkuk dan sendok seperti si bapak.

Demikianlah kisah si legenda WIN 100, motor yang seperti sejumlah muka lama di kabinet Jokowi, adalah saksi Orde Baru yang berhasil melewati Reformasi. Bukan Honda Karisma yang dipuji-puji Arie Sadhar, WIN 100-lah yang mestinya bisa menumbuhkan kebanggaan kepada negeri. Bukan RX King yang sekarang kalau nggak jadi tunggangannya preman ya jadi akomodasi kampanye, WIN 100-lah motor yang dikendarai Rano Karno ketika menjadi si Doel anak sekolahan.

Jadi, kawan-kawan redaktur Mojok yang terhormat, sampean boleh saja memuat Honda Karisma sebagai artikel tentang motor pertama di Otomojok. Tapi, dosa semacam itu harus ditebus segera dengan memuat soal Honda Win. Jangan lupa: bangsa yang besar menghargai jasa motor kelas pekerjanya.

Tulisan ini saya tutup dengan mendeklarasikan Honda WIN 100 #menolakpunah #sayaindonesiasayahondawin #iniwinkumanawinmu.

Mengkritik Relasi Gender, Mewaspadai Neokolonialisme

(Semua urusan itu punya seninya sendiri-sendiri, termasuk urusan nulis resensi untuk media. Beberapa saat ini saya lagi mencoba lagi nulis-nulis resensi untuk dikirim ke media. Sulit rasanya menulis resensi tentang buku yang saya sukai tetapi dibatasi hanya sampai 600 atau 700 kata. Sejauh ini belum ada yang masuk, tapi tentu itu tak jadi soal, namanya juga belajar lagi. Beberapa minggu yang lalu, saya meresensi sebuah buku yang menarik. Draf-nya panjang, tapi kemudian saya ambil sedikit demi sedikit sampai pas. Hasilnya jadi agak maksa dan seperti ini. Masalahnya, tak lama setelah saya kirimkan, seorang kawan mengabari bahwa koran yang saya kirimi resensi ini baru saja menerbitkan resensi atas buku ini. Jadi ya, hampir seratus persen resensi saya tidak akan dimuat. Maka, biarlah ini jadi postingan di sini, sebuah catatan hasil baca buku Katrin Bandel Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial.)

KatrinKajian Gender, yang di Indonesia seringkali disamakan dengan kajian perempuan, adalah kajian yang penuh nuansa. Kajian ini tidak sesimpel kesan yang ditimbulkannya, yaitu sebagai kajian yang memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Meski pandangan tersebut tidak salah, tapi banyak aspek dari kajian ini yang perlu dipertimbangkan. Terutama bila kajian ini dilakukan di “Dunia Ketiga” atau negara-negara bekas jajahan. Salah-salah, bukannya memperjuangkan persamaan hak, kita malah terjebak mengamini hegemoni bahwa Barat lebih unggul daripada Timur. Itulah yang disuarakan Katrin Bandel dengan tegas dan berulang-ulang dalam Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial.

Dalam buku Kajian Gender ini, pembaca akan mendapat esei-esei lepas Katrin yang membahas mulai dari wacara HIV/AIDS hingga ulasan atas buku memoar karya seorang perempuan Amerika Indonesia. Esei-esei ini dipersatukan oleh beberapa konsep kunci kajian gender yang digabungkan dengan kajian pascakolonial.

Saat mulai membaca buku ini, pembaca mungkin akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan apa itu “kajian gender dengan konteks pascakolonial?” atau “mengapa harus ada embel-embel konteks pascakolonial di situ?” atau “masih kurangkah kajian gender saja?”

Begitu memasuki esei pertama, kita akan tahu bahwa “kajian gender” yang perkembangan awalnya di negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat itu tidak bisa begitu saja diterapkan di konteks Indonesia.

Katrin dengan sabar menjelaskan kompleksitas konsep-konsep gender yang berkaitan erat dengan budaya asalnya. Kaitan dengan budaya asal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan asal konsep-konsep itu diterapkan di negara lain, misalnya Indonesia, yang memiliki konteks sosial dan latar belakang sejarah berbeda.

Bahkan, ada kalanya penerapan konsep yang berkembang di budaya asing ke dalam konteks Indonesia itu berpotensi memojokkan Indonesia sendiri. Satu konsep yang menentang dominasi pria di Barat, misalnya, saat diterapkan di Indonesia bisa menjadikan Indonesia tampak seperti negara yang kolot, sehingga perlu “diberadabkan” (oleh pemikiran atau campur tangan Barat). Di sinilah kritik gender memasuki wacana kolonial. Kompleksitas gender di konteks pascakolonial inilah yang menjadikan buku Katrin Bandel ini agak berbeda dengan kajian-kajian gender di Indonesia dewasa ini. Dalam esei-esei Katrin Bandel di dalam buku ini, konsep-konsep pentingnya bukan hanya konsep-konsep gender sebagai konstruksi sosial yang lazim, tapi juga gender sebagai medan wacana kolonial.

Di situlah dilema kajian gender di Indonesia, yang dalam bahasa Katrin sendiri, “Di satu sisi, dalam masyarakat Indonesia, seperti di mana pun di dunia, ketidakadilan gender sangat lazim terjadi. Ketidakadilan gender atas nama agama, atau dengan mnggunakan argumen agma, pun bukan hal yang langka. Itu tentu relevan dikritik. Namun di sisi lain, ketitik semacam itu mudah dijadikan bagian dari wacana kolonial [yaitu kecenderungan pengetahuan dan pemikiran yang memandang bangsa Timur atau bekas jajahan, lebih rendah dari bangsa barat]” (Bandel 2). Kehatian-hatian meniti dilema semacam ini terasa terus memandau Katrin pada setiap topik yang dia bahas dalam esei-esei di buku ini.

Di lingkup internasional, posisi kritis yang diambil Katrin Bandel ini bisa dikelompokkan ke Feminisme Gelombang Ketiga, yang banyak digawangi para pemikir dari kalangan imigran di Amerika Serikat atau penulis yang berasal dari Asia Selatan. Posisi ini ditandai dengan sikap kritis ke berbagai penjuru: dalam urusan gender, seorang analis harus awas dan mengkritisi ketidaksetaraan dalam relasi gender dalam sebuah masyarakat, namun si pemikir juga harus tetap waspada agar kritiknya itu tidak kemudian digunakan untuk menjustifikasi bahwa masyarakat di masyarakat tersebut masih kurang maju, tidak semaju bangsa-bangsa barat.

Yang terakhir inilah yang, sebagaimana dikutipkan di atas, disebut “wacana kolonial,” satu lagi kata kunci yang muncul di setiap esei Katrin. Wacana kolonial adalah kumpulan pengetahuan dan kecenderungan berpikir yang pada ujungnya mengafirmasi gagasan bahwa bangsa-bangsa Barat harusnya dijadikan teladan oleh bangsa-bangsa Timur. Perwujudannya bisa berupa kecenderungan untuk meniru budaya Barat, menggunakan standar penilaian dari Barat untuk mengkritisi masalah Timur, atau sederhananya menganggap hal-hal tertentu yang dikonsepsikan oleh masyarakat Barat sebagai sesuatu yang universal sehingga bisa diterapkan di Timur.

Katrin, serta para pendahulu yang memperkuat dasar-dasar pemikirannya, mengkritisi “wacana kolonial” tersebut. Posisi ini bagi Katrin masih sangat relevan, dan bahkan signifikan, karena meski kolonialisme telah berakhir secara formal di Indonesia, ia masih bertahan dalam wujud yang baru, yaitu neokolonialisme.

Perpaduan antara sikap kritis wacana gender dan pascakolonial ini terwujud dalam berbagai hal, mulai dari penelusuran Katrin tentang konsepsi gender dan seksualitas dari zaman ke zaman, wacana kampanye penanggulangan HIV/AIDS, kajian kritis atas novel kontemporer, renungan atas isu LGBT dewasa ini, memoar orang Indonesia yang menjadi warga Amerika, hingga persoalan keagamaan terkait pengalaman konversinya menjadi seorang Muslimah.

Dengan buku ini, Katrin menyumbangkan suara yang mengajak merenungkan isu gender di masyarakat kita sambil tetap waspada akan godaan wacana kolonial yang terkadang seperti tokek hitam di tembok gelap.

(Resensi) Mengejar Matahari (2004): Potensi Politis Yang Menuntut Diterjemahkan

Karena satu atau lain hal, saya menonton kebanyakan film Indonesia dari YouTube. Mungkin ini dosa, tapi bagaimana lagi? Di satu sisi ingin juga ikut mendukung perkembangan film nasional. Di sisi lain, himpitan ekonomi tidak memungkinkan sering-sering melakukan itu. Maka, sebagai ungkapan terima kasih saya untuk film Indonesia—dan untuk mereka yang mengunggahnya ke YouTube :D—saya ingin berbagi di sini pertanyaan-pertanyaan yang kemarin saya posting di Twitter. Kali ini topiknya film Mengejar Matahari (2004).

Menurut saya, film ini memiliki potensi politis yang bisa efektif dengan bantuan penerjemah. Bila tidak, mungkin dia hanya akan berhenti menjadi kisah sepia yang mengharukan dengan akhir bahagia tapi ganjil.

Saya masih bertanya-tanya, seperti apa moral yang berlaku dalam cerita Mengejar Matahari ini? Bahwa kejadian itu serba acak? Tentu sy jd ingin baca ulasan tentang film-film Rudi Soedjarwo. Apakah selalu seperti itu dunia film-filmnya? Apakah Jakarta acak? Khusus Mengejar Matahari, gambar dan pilihan latar ceritanya menarik. Tapi penokohan dan plot sangat mengganggu.

Mengejar Matahari berlatarkan kehidupan rumah susun, dengan latar rumah susun sungguhan, benar-benar menjadi dunia yg utuh, ada bocah, remaja, dan tua. Seingat saya, kebanyakan kisah rumah susun itu dari sudut pandang orang dewasa, menyoroti beratnya hidup, repotnya bertetangga, dll. Bukan persahabatan remaja, diselingi cinta dan olahraga (tawuran :D). Premanisme tentu bahan pokok–spt pd film2 Rudy Soedjarwo masa itu.

Tapi, tokoh dan ceritanya mengganggu! Kok diulang-ulang? Kok diulang-ulang? Kok diulang-ulang?

Berlari mengejar matahari (sumber dari YouTube)
Berlari mengejar matahari (sumber dari YouTube)

Kenapa anak-anak ganteng itu sebegitu buas dan berani dan tanpa pikir2nya tawuran. Bahkan ada kesempatan dua tokoh menantang bbrp preman. Sepenting apa tokoh Nino? Kenapa dia yg sekolah di Amerika? Atau, mungkinkah dia sebenarnya tokoh yg paling politis? Tokoh Nino paling kaya, yg bersaudara kaya, dan akhirnya sekolahnya paling berhasil. Apakah artinya: untuk berhasil perlu kaya! Oh, kalau begitu, betapa politisnya!

Kematian tokoh Apin sungguh mengganggu. Benar-benar dunia yg kejam, dan tak ada orang yg bs berkutik di hadapan nasib. Tokoh Damar Baadillah juga. Kenapa dia, yang habis “diperolok ibunya,” yg ingin membalas kematian temannya, yg akhirnya masuk penjara? Kenapa dia, yg di masa kecilnya membantu menjebloskan si preman ke penjara, kini akhirnya masuk penjara, dan hidupnya harus berubah? Sungguh dunia yang kejam, dengan moral acak, yg memperlakukan manusia seperti bola-bola yang berlompatan liar, dan akhirnya meletus.

Kenapa setelah semua itu, Ardi dan tokoh Nino “hanya” merayakan nasib baik dg Mengejar Matahari? Apin dan Damar absen. Dan Damar dan Apin hanya terlihat bagi penonton, sekadar mengingatkan kejamnya dunia. Kejam. Kejam.

Nasib tokoh Ardi pun tak kalah mengusiknya. Ada apa dengan karirnya? Dia relatif sukses. Sebentar lg dia akan lulus dr Akpol Semarang. Dia mmg juru cerita. Tp dia yg menghancurkan hati tokoh Damar dg menyinggung soal ibunya. Apakah kita diajak memasuki dunia cerita dg moral yg nisbi? Apakah penulis berargumen seperti itu dunia?

Sy membayangkan tanggung jawab juru cerita kpd pemirsa? Jangan2 dunia rumah susun Jakarta spt itu? Jangan2 di rumah susun manusia hanya bisa pasrah kpd nasib?

Terakhir, bg yg bertanya2 ttg agensi perempuan (atau bhs resminya: peranan wanita :D), pasti film ini sgt bikin gregetan. Film ini benar2 dunia lelaki. Wanita hanya figuran. Sdh figuran, negatif pula. Adegan Apin memvideo & memamerkan Rara adl contoh pasnya. Rara adalah perempuan cantik yg melintas, yg divideo tanpa protes, yg “dijajakan” Apin kepada Ardi, yg hnya memohon Ardi jgn kelahi. Yg hanya bs menawarkan kedekatan, yg dtg sebentar, ngrusak persahabatan, lalu menghilang. Pdhl, mestinya dia tegar. Bayangkan, bapak-ibunya sj ke Malaysia dia berani ditinggal sendirian, di rumah susun di Jakarta. Kalau Rara blm cukup, lihatlah ibu Ardi dan Apin. Betapa mereka samar-samar. Korban anak atau suaminya. Tapi, jangan-jangan…

Ibu Damar, tokoh perempuan samar-samar sedang menangis
Ibu Damar, tokoh perempuan samar-samar sedang menangis

Jangan2, melihat betapa sistematisnya kesamar2an para perempuan ini, sebenarnya di sinilah nilai film Mengejar Matahari? Film ini memotret ketersisihan perempuan di dunia lelaki (semua dunia!). Ketersisihan yg seolah natural di hadapan semua masalah lelaki. Sementara pemirsa tersedot memperhatikan konflik Damar dan lain2, Ibu Damar, Ibu Ardi, dan Rara hanya jadi latar yg natural. Oh, kalau begitu, inilah tugas kita para pengurai anyaman ideologi patriarki! Harus selalu kita ingatkan: patriarki itu tdk natural!

Akhirul posting, tesis: Mengejar Matahari di satu sisi merupakan sajian dg sekilas tampak digerakkan oleh moral yang asal dan “dihiasi” potret patriarki yang seolah natural, tapi bila tabir ideologinya ini disingkap, film ini akan menjadi film yang politis. Tapi ya itu, tabir ideologinya harus disingkap, harus diterjemahkan.